Agar Aliran Gas Membumi,PGN Gencar Perpanjang Pipa

Jakarta - Upaya meningkatkan kualitas jaringan gas di tanah air terus dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero/PGN). Tahun lalu, pipa gas sepanjang 825 kilometer sudah dibangun. Kata Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, pipa gas yang dibangun itu, terdiri dari pipa transmisi open access dan pipa distribusi gas bumi.

Sampai 2014, panjang total pipa gas PGN mencapai 6.161 kilometer. Saat ini, pipa PGN bertambah panjang menjadi 6.986 kilometer. Pipa gas PGN ini, merepresentasikan 76% pipa gas bumi nasional.

"PGN terus berkomitmen untuk menggenjot pembangunan infrastruktur pipa gas untuk memperluas pemanfaatan produksi gas bumi nasional," kata Hendi dalam rilis kepada media di Jakarta, Senin (14/3/2016).

Hendi mengungkapkan, beberapa infrastruktur gas yang dibangun sepanjang 2015 adalah perluasan jaringan pipa gas di DKI Jakarta, Bekasi, Cirebon, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Batam dan daerah lainnya. Yang total panjangnya lebih dari 500 kilometer. Pipa gas tersebut dibangun antara lain untuk mendukung penyaluran gas bumi untuk rumah tangga.

"PGN memiliki Program Sayang Ibu, program ini bertujuan memperbanyak rumah menggunakan energi baik gas bumi. Mulai tahun ini hingga 2019 mendatang kami akan menambah 110.000 sambungan gas rumah tangga," ujar Hendi.

Selain itu, kata Hendri, PGN juga menyelesaikan pembangunan pipa hdpe transmisi gas bumi open access Kalimantan-Jawa (Kalija) I yang panjangnya lebih dari 200 kilometer. Pipa gas Kalija I ini, menghubungkan sumber gas Lapangan Kepodang di Laut Utara Jawa Tengah ke pembangkit listrik PLN Tambak Lorok.

Mulai 2016-2019, PGN juga akan menambah jaringan pipa gas baik transmisi maupun distribusinya sepanjang lebih dari 1.650 kilometer. "PGN juga merencanakan pembangunan infrastruktur gas untuk peningkatan pemanfaatan gas domestik. Penambahan panjang pipa gas yang akan dibangun oleh PGN mulai tahun ini sampai 2019 lebih dari 1.680 kilometer," ungkap Hendri.

Infrastruktur pipa gas bumi yang dibangun sepanjang lebih dari 1.680 kilometer itu, di antaranya adalah proyek pipa transmisi open access Duri-Dumai-Medan, Muara Bekasi-Semarang, distribusi Batam (Nagoya) WNTS-Pemping dan distribusi gas bumi di wilayah eksisting dan daerah baru lainnya.

Dengan tambahan pipa gas sepanjang lebih dari 1.680 kilometer ini, memperpanjang pipa gas bumi PGN yang saat ini mencapai 6.986 kilometer. Dan pada 2019 diharapkan panjangnya mencapai 8.660 kilometer. Jumlah ini akan meningkatkan kemampuan penyaluran gas PGN menjadi 1.902 MMscfd.

PDAM Harap Pemda Kembali Menambah IPA di Sangatta Utara

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutim berharap Pemerintah Kabupaten Kutim kembali menambah unit IPA (Instalasi Pengolahan Air) di Sangatta Utara berkapasitas 100-200 liter/detik. Penambahan kapasitas 50 liter/detik di Sangatta Utara beberapa waktu lalu hanya mampu memenuhi distribusi pelanggan air bersih hingga ahir tahun 2016. Tapi jika dengan penambahan kapasitas produksi mencapai 200 liter/detik cakupan layanan bisa lebih luas lagi.

“Kita masih berharap kepada Pemerintah Daerah agar dapat menambah IPA lagi dengan kapasitas 100 – 200 liter/detik untuk kebu-tuhan 3 sampai 5 tahun ke depan. Apabila pada tahun 2017 nanti tidak ada tambahan kapasitas IPA lagi, dikhawatirkan pen-distribusian air bersih di wilayah Sangatta Utara akan kembali dilakukan penggiliran,” kata Direktur Utama PDAM Tirta Tuah Benua Aji Mirni Mawarni, belum lama ini.

Saat ini PDAM sudah mengambil alih pengelolaan air bersih di area Perkantoran Bukit Pelangi, per 1 Januari 2016 lalu. “Kami juga berupaya dapat mengalirkan air dari IPA Kabo ini ke Bukit Pelangi melalui Jl Pendidikan,”tuturnya.

Tidak hanya itu, PDAM juga sudah membuka kembali pelayanan pemasangan baru, terutama calon pelanggan yang sudah mendaftar dan masuk daftar tunggu dengan catatan bahwa di depan rumahnya sudah terpasang pipa tersier. Dengan demikian PDAM tak lagi membangun jaringan baru. “Sedangkan calon pelanggan yang mendaftar namun belum ada jaringan distribusi air bersih, kami harap sabar karena Insya Allah tahun ini ada penambahan pemasangan jaringan lagi oleh Dinas PU,” ujarnya.

Ia menambahakan, PDAM terus berupaya memenuhi distribusi ke wilayah sulit dijangkau, seperti  Gg Pasundan, Gg Cendrawasih, Jl Soekarno Hatta,  Jl Kelimutu/Asmawati,  Gg Bhakti Jaya, Gg Durian, Gg Mujur Jaya, Gg Benua Muda,  Gg Sidrap,  Gg Kutai Indah,  Jl Abdul Muis, Gg Famili 1A, Gg Pinang Dalam,  Gg Ternak, Jl Rudina Dalam,  Gg. Sejahtera, Gg  Rama,  Gg Mawar,  Jl Abdul Muis (sisi kanan) dan terakhir Jl Poros Bontang dan sekitarnya. (sab1213)

Pipahdpe.id ~> Menjual berbagai pipa hdpe di tangerang selatan

Persawahan Terdampak Longsor TPA Cibeureum Terancam Kekeringan

NURHANDOKO WIYOSO/PRLM

DUA petani istirahat di bawah pohon seraya melihat hamparan persawahannya yang terancam kering akibat tidak mendapat pasokan air, Senin ( 22/2/2016). Saluran air yang mengairi persawahan terdampak longsornya Tempat pembuangan Akhir (TPA) Cibeureum, di Desa Cibeureum, Kecamatan/Kota Banjar, berada di sisi sebelah timur timbunan material sampah yang menimbun persawahan, hingga mengubur saluran air sejak Sabtu (13/2/2016).* 

 

 

 BANJAR, (PRLM).- Kawasan persawahan terdampak longsornya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cibeureum, di Dusun Babakan, Desa Cibeureum, Kecamatan/Kota Banjar terancam kekeringan. Kuatnya desakan longsoran sampah tidak hanya menjebol tembok keliling yang baru selesai dikerjakan, serta menutup saluran air.

Pantauan di TPA Cibeureum, Senin (22/2/2016) selain tembok setinggi lima meter jebol, sebagian material sampah menimpa persawahan yang berada di bawahnya. Areal persawahan yang berada di sisi barat timbunan material sampah tampak masih banyak air. Sebaliknya persawahan yang berada di sisi timur tanahnya tampak mulai kering.

Beberapa petani yang sawahnya berada di sisi sebelah barat, tampak masih memelihara tanaman padinya yang rata-rata berumur 15 hari. Sedangkan yang di sisi sebelah timur, praktis tidak ada aktivitas.

"Sejak longsor hari Sabtu (13/2/2016) sampai sekarang tidak ada pasokan air, karena saluran air tertimbun sampah. Hanya mengandalkan air hujan saja. Sekarang mulai kering, jika dua hari ini tidak turun hujan, tanah sawah mulai retak," ungkap Zainudin, petani Cibeureum.

Pemilik sawah seluas 125 bata yang terkena dampak longsor itu mengungkapkan, bersama dengan petani lainnya sudah berupaya mengalirkan air dengan pipa. Akan tetapi, sampai saat ini air belum bisa mengalir sampai persawahan.

"Kami sudah tiga hari berusaha mengalirkan air ke persawahan yang semakin kering, akan tetapi air tetap belum mengucur ke sawah. Pipanya memang dari pihak TPA, akan tetapi pemasangannya sendiri," ungkapnya.

Didampingi petani lainnya, Karso, dia mengatakan pipa yang dipasang untuk mengalirkan air dari sumber saluran air sudah mencapai panjang 50 meter, akan tetapi masih belum bisa mengalirkan air. Menurut Zainudin, tanpa ada pasokan air, persawahan yang baru 20 hari ditanami padi, bakal kekeringan.

"Memang tanaman padi bukan tanaman air, akan tetapi butuh banyak air. Kalau tiga hari lagi tidak hujan, tanah sawah bakal retak, akibat pertumbuhan tanaman tidak maksimal," jelasnya.

Dia mengaku sudah mengeluarkan baiaya sebesar Rp 300.000 untuk mengolah sawah. Biaya tersebut untuk sewa traktor pengolah tanah, biaya tanam dan kebutuhan lain. Apabila dalam kondisi normal, sawahnya mampu menghasilkan 700 kilogram (7 kwintal) gabah kering giling (GKG).

"Dengan kondisi sekarang ini, hasil panennya pasti turun. Waktu kejadian longsor pertama setahun lalu, ada bantuan. Saat itu produksi turun, hanya panen 4 kwintal. Bantuan lebih banyak hanya untuk sawah yang tertimpa material sampah," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Kota Banjar, mengakibatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Dusun Babakan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar kembali longsor, Sabtu (13/2/2016). Kuatnya longsor mengakibatkan sebagian tembok penahan sampah setinggi lima meter yang baru selesai dibangun jebol. Material sampah menimbun persawahan. (nurhandoko wiyoso/A-88)***

Pipahdpe.id ~> Menjual berbagai pipa hdpe di tangerang selatan
 

Pendapatan Turun Akibat Harga Minyak, Bakrie Pipe Banting Stir Garap Pasar Pipa untuk Air Minum

BEKASI- PT Bakrie Pipe Industries tak bisa mengelak dari dampak penurunan harga minyak dunia yang berkepanjangan. Cucu perusahaan PT Bakrie & Brothers Tbk itu merevisi target pengiriman pipa baja pada tahun ini.

Semula, Bakrie Pipe menargetkan pengiriman pipa baja sebanyak 180.000 ton. Target tersebut dipotong menjadi 147.000 ton pipa baja. Tak cuma target yang kena pangkas, Bakrie Pipe harus gigit jari lantaran kehilangan kontrak pengiriman pipa baja sebanyak 80.000 ton.

Klien mereka dari Amerika Serikat, membatalkan pesanan itu. Kondisi yang serba sulit membikin Bakrie Pipe putar strategi. Mulai tahun ini, perusahaan tersebut akan fokus pada penjualan domestik dengan target hingga 90% dari total penjualan.

Selain itu, Bakrie Pipe akan mengubah komposisi penjualan pipa baja minyak dan gas (migas) dan non migas. Komposisi tahun lalu; 65% pipa migas dan 35% pipa non migas.

"Tahun ini migas 35% dan non migas 65%," ujar Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Direktur Utama PT Bakrie Pipe Industries, Senin (22/2).

Bakrie Pipe akan mengejar penjualan pipa baja non migas dari proyek BUMN maupun swasta. Untuk proyek swasta, mereka membidik pipa baja untuk pembangunan apartemen, hotel dan perkantoran.

Sementara untuk proyek BUMN, Bakrie Pipe membidik kebutuhan pipa dalam proyek infrastruktur. Salah satunya, proyek pembangunan sarana pengolahan air minum (SPAM).

Manajemen perusahaan ini menyatakan baru saja mengikuti tender pengadaan pipa baja baja untuk pembangunan SPAM di Sumatera Barat dan Bengkulu. Hingga Januari 2016, Bakrie Pipe mengantongi kontrak pengiriman pipa baja sebanyak 10.000 ton.

Komposisi kontrak tersebut; 80% adalah pipa baja non migas dan 20% pipa baja migas. Menunda belanja Lesu harga minyak dunia tak cuma berimbas pada kinerja Bakrie Pipe. Tahun ini, mereka urung mengalokasikan dana belanja modal.

Alih-alih menyediakan belanja modal untuk mendongkrak kapasitas produksi, Bakrie Pipe memilih mengoptimalkan produksi yang ada. "Seharusnya ada belanja modal untuk menambah kapasitas di salah satu lini produksi tapi melihat kondisi sekarang sepertinya tidak mungkin," terang Mas Wigrantoro.

Saat ini, Bakrie Pipe punya dua pabrik pipa baja di Bekasi, Jawa Barat dan Lampung. Kapasitas produksinya 200.000 ton dan 110.000 ton. Harga minyak dunia yang tak bergairah juga membikin Bakrie Pipe harus puas dengan klien bisnis yang ada.

Perusahaan tersebut memastikan tak akan menambah klien baru di sektor migas. Bakrie Pipe hanya akan melanjutkan proyek migas yang sudah di tangan.

Proyek-proyek tersebut seperti dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), proyek Jembatan Suramadu dan proyek dari perusahaan daerah air minum (PDAM) Provinsi Banten.

Pipahdpe.id ~> Menjual berbagai pipa hdpe di tangerang

PENGGELEMBUNGAN NILAI KILANG OLNG OLEH K3S DI LAPANGAN GAS BLOK MASELA

PERBINCANGAN seputar Blok Masela memang nyaris tidak bisa terlepas dari hitung-hitungan biaya teknis pembangunan kilangnya, apabila dipilih kilang darat (OLNG). Terlebih lagi ada upaya dari sementara pihak yang terus menerus menggiring opini publik, seolah-olah biaya kilang di darat lebih mahal daripada kilang di laut.

Pihak-pihak itu, dengan segala sumber daya yang dimiliki, menyatakan bahwa biaya pembangunan kilang darat P. Aru sebesar US$ 19,3 miliar adalah lebih mahal dari kilang apung (FLNG). Namun pertanyaannya, apakah angka-angka ini boleh dikatakan valid, khususnya untuk kilang di darat? Dari mana K3S (kontraktor kontrak kerja sama) bisa menyampaikan angka-angka tersebut? Faktanya, teknologi kilang darat sudah lama proven untuk seluruh lapangan gas di Indonesia (mulai dari Arun, Bontang sampai Tangguh) apalagi dasar penilaian dari kilang darat yang kami pakai sudah lama tersedia dan fisik dari train yang ada di Botang kalau mau lebih murahpun bisa dipindahkan ke P. Aru dari Bontang (beberapa train yang belum terpakai).

K3S melakukan penggelembungan biaya-biaya pembangunan kilang di darat jauh lebih mahal dari batas kewajaran untuk kilang darat, dengan perhitungan biaya total mencapai US$19.33 miliar (untuk kapasitas 2x 3.75Juta-ton/tahun). Rincian perhitungan biaya K3S, yakni well head didasar laut US$2,9miliar, FPSO (Floating Processing Storage and Offloading) sebesar $4.8miliar, pipanisasi ke darat US$1,2miliar, proses OLNG jadi gas cair di darat sebesar US$ 9,9 miliar, jauh lebih dari kewajaran harga yang sebenarnya.

Penggelembungan biaya yang paling jelas adalah di fasilitas FPSO Abadi dan biaya proses pencairan gas di darat menjadi LNG di darat (P. Aru). Sebagai referensi, FPSO Egina adalah yang terbesar di dunia dibangun tahun 2014 dan biayanya hanya mencapai US$3 miliar. Coba kita bandingkan dengan FPSO Belanak yang sekarang sudah beroperasi di Indonesia dari tahun 2004 dengan ukuran kapal FPSO panjang 285m dan lebar 58 meter hanya seharga US$600 juta. Sedangkan ukuran kapal FPSO Abadi panjang 330 meter dan lebar 65 meter harganya dipatok K3S US$4,8 miliar. Dibandingkan dengan ukuran FPSO Belanak, ukuran FPSO Abadi lebih panjang 45 meter dan lebih lebar 17 meter, padahal FPSO Belanak jauh lebih komplex dari FPSO Abadi. Wajarnya FPSO Abadi maksimal adalah sebesar US$ 800juta, yang artinya ada penggelembungan (mark up) harga sebesar US$ 4miliar.

Coba kita hitung berapa biaya yg dibutuhkan untuk fasilitas pencairan gas didarat dengan mengacu pada hasil lelang 1 train OLNG di Tangguh Papua yang baru2 ini (2015) dimenangkan oleh konsorsium 3 perusahan dalam negeri senilai US$2,43miliar untuk kapasitas pencairan gas sebesar 3,6 Juta-ton/tahun atau US$4,86 miliar (kalau double kapasitas 7,2 juta-ton/tahun di Tangguh yang setara dengan 7,5 juta-ton/tahun untuk Blok Masela) dibulatkan untuk kesetaraan menjadi US$ 5 miliar. Bandingkan dengan harga fasilitas pencairan gas didarat (P. Aru) yang dipatok oleh K3S itu sebesar US$ 9,9miliar, maka ada penggelembungan uang sebesar US$4,9 miliar.

Maka ada ketidakwajaran dari perhitungan kewajaran biaya FPSO Abadi ditambah biaya fasilitas proses LNG di darat (P Aru). Pipa Hdpe Tangerang Ketidakwajarannya/penggelembungan sebesar US$ 8,9 miliar dari nilai total OLNG yang diajukan kontraktor K3S (US$ 19,33 miliar), itu diluar rincian perhitunganbiaya untuk; well head didasar laut sebesar US$2,9miliar., dan pipanisasi ke darat US$1,2miliar.

Biaya Labor cost/indirect cost US$1,7miliar angka yg masuk akal adalah US$700 juta, Biaya jasa saja (tanpa ada beli apa2) dipatok US$ 1,7 miliar seyogianya US$250 juta bisa ditanya kepada EPC lokal yg mengerjakan OLNG Arun, Bontang dan Tangguh, Other logistic cost dipatok US$1,85 miliar seharusnua hanya US$400juta.

Yang menjadi pertanyaan adalah berapa sebenarnya harga kepatutan total dari biaya kilang didarat (P. Aru) yang seharusnya menjadi "cost recovery" bagi negara/pemerintah? Yang pasti bukan sebesar US$19,33 miliar, karena ada ketidakwajaran biaya sebesar US$8,9 miliar, sehingga biaya yang pantas untuk kilang OLNG (di P Aru) adalah sebesar US$11,25 miliar.

Pertanyaannya mengapa ada perbedaan jauh dari harga yang dipatok K3S? jawabnya adalah penggelembungan harga untuk political cost recovery yang juga dimasukkan kedalam cost recovery. Saat ini semua harga yang menyangkut bahan baja sedang turun dipasar komoditi besi baja. Prakiraan biaya LNG darat Masela di Pulau Selaru (sekitar 90 km dari blok Masela) maksimal sebesar US$11,25 miliar adalah akurat dan jumlah ini sudah termasuk biaya pembangunan jalur pipa ke darat.

Bicara soal biaya, satu hal yang harus disadari, bahwa pada akhirnya semua biaya tersebut akan dibayar negara melalui mekanisme cost recovery. Pada titik ini menjadi jelas bahwa sejatinya semuanya tergantung pada negara bukan K3S, apakah ingin membangun kilang darat atau kilang apung? Berbeda halnya bila seluruh biaya murni menjadi tanggung jawab K3S, maka perdebatan soal pilihan pembangunan kilang darat atau apung akan menjadi sangat jelas nilainya dan manfaat dari pilihan yang ekonomis bagi negara. Jadi jelas bisa dikatakan bahwa selama ini ada manipulasi atau pelintiran biaya pembangunan kilang baik di darat maupun apung dari data yang ada, sehingga seolah-olah biaya kilang apung (FLNG) lebih murah dibandingkan biaya kilang darat (OLNG). Maka manipulasi itu bersumber dari data-data yang dipasok K3S yang merupakan calon operator sekaligus vendor pembangunan kilang dan pemegang lisensi teknoligi FLNG, jika jadi di laut.

Berbagai pihak-pihak tertentu, dengan segala sumber daya yang dimiliki, menyatakan bahwa biaya pembangunan kilang apung sebesar US$ 14,8 miliar yang hanya berdasarkan acuan kilang apung dari Prelude yang kalaupun beroperasi baru jadi tahun 2017. Dari data yang disampaikan di atas jelas sekali kilang apung dipakai acuan harga pipa hdpe yang manapun masih jauh lebih mahal dari sejatinya kilang di darat. Padahal dari perhitungan yang ada untuk biaya kilang apung adalah sebesar US$18.2 miliar. Sementara itu, biaya pembangunan kilang darat sengaja dibuat mencapai US$ 19,3 miliar, namun apakah angka-angka itu valid berdasarkan perhitungan di atas?

Pertanyaannya berdasarkan perhitungan apa yang K3S gunakan untuk menghitung biaya teknologi kilang gas alam di darat yang sudah banyak dibangun di Indonesia yang saat ini mudah untuk dibandingkan (dengan OLNG) yang sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia? Apalagi insinyur Indonesia sudah memiliki segudang pengalaman dalam membangun kilang OLNG di Indonesia. Apa dasar K3S bisa menyampaikan angka-angka tersebut?

Bukan itu saja, saat ini sudah ada rumor kencang di Australia bahwa struktur kapal FLNG untuk preludeturn down untuk balik ke Onshore dan sangat ironis dan bodoh kalau kita terperosok kedalam teknologi yang tidak proven yang dua kali lebih besar dari kapasitas prelude yang kapasitasnya hanya 3,6 juta ton/tahun.

Berbekal pada asumsi biaya riil sejumlah kilang LNG darat yang sudah ada di Arun, Bontang, dan Tangguh, maka perkiraan biaya LNG darat Masela di Pulau Selaru (sekitar 90 km dari blok Masela) tidak akan lebih dari US$11,25 miliar. Jadi benar ada penggelembungan harga sebesar US$8,9 miliar dari perhitungan di atas dan jumlah ini sudah termasuk biaya pembangunan well head di dasar laut dan juga jalur pipa ke darat dan fasilitas pencairan gas alam di darat.[***]

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terhenti

Bidan yang bertugas di  Pos Kese­hatan Nagari (Poskesri) Jorong Ladang Hutan Ke­nagarian Koto Tinggi, Ke­camatan Baso, kabur dari tempat tugasnya, kemaren pagi. Pasalnya sejak dua minggu terakhir aliran air bersih terhenti. Akibatnya Poskesri itu kekurangan pasokan air bersih.

Bidan Poskesri Ladang Hutan, Citra Dewi, Amd. Keb mengatakan dengan adanya permasalahan air sangat menganggu kiner­janya dalam melayani kese­hatan masyarakat. pipa hdpe Sebenar­nya, kata Citra, perma­sala­han air itu bukan karena daerah tersebut kekurangan sumber mata air, melainkan karena masalah pendis­tri­busian dan pengelo­laan air yang tidak baik dari pe­ngurusnya.

“Kami terpaksa harus meninggalkan Poskesri ini karena tidak ada air, dengan adanya permasalahan ini. Pelayanan kesehatan kepa­da masyarakat sekitarnya terpaksa kami hentikan,” kata Citra Dewi Kepada Haluan , Kamis (18/2).

Ia menjelaskan, tidak lancarnya pendistribusian air oleh Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) Jorong Ladang Hutan kepada ma­syarakat, sudah sering di laporkannya kepada Wa­linagari Koto Tinggi, Ge­ginda maupun kepada Jo­rong Ladang Hutan namun laporan itu, tidak ditanggapi serius oleh kedua pejabat nagari tersebut.

Ia menceritakan, salah satu alasan Pemkab. Agam membangun Poskesri di Ladang Hutan tahun 2012 lalu, karena ditunjang de­ngan tersedianya fasilitas air bersih. Pembangunan ja­ringan pipa air bersih itu, menggunakan dana pe­me­rintah melalui Program Pan­simas.

“Seharusnya masyarakat Ladang Hutan patut ber­syukur karena daerahnya mendapat bantuan dari pe­merintah. Namun sayang fasilitas yang dibangun itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja,” tu­turnya.

Ia berharap, Bupati Agam, Indra Catri dapat menyelesaikan per­masa­lahan ini. Sebab  per­ma­salahan air tersebut sudah lama terjadi, tetapi tidak ada tindakan tegas dari Wa­linagari maupun Jorong. Selain itu, permasalahan distribusi air itu,  tidak hanya dialami Poskesri La­dang Hutan saja. Namun rumah masyarakat di sekitar Poskesri juga mengalami kesulitan air, hanya saja meraka tidak mampu ber­buat banyak. 

Sementara itu, Wa­lina­gari Koto Tinggi, Geginda, enggan menyelesaikan ma­salah ini, malahan dia me­nyalahkan masyarakat La­dang Hutan dan pengurus air. “Masalah pipa hdpe tangerang ini sudah saya serahkan kepada mamak dari pengurus air untuk menyelesaikannya,” kata Geginda.

 Terpisah, Kepala Pus­kesmas Baso dr. Fitri Yarti merasa kesal, setelah men­dapat laporan dari Bidan Citra. Sebab menurutnya , ia ikut andil memperjuangkan berdirinya Poskesri di La­dang Hutan, namun setalah berdiri masyarakat seki­tarnya tidak mampu men­jaga Poskesri tersebut.

“Saya akan mem­bicara­kan permasalahan ini de­ngan Walinagari Koto Ting­gi,” ungkap Fitri. (h/ril)

Satlantas Polres Pinrang Pasang Patok Keselamatan di Titik Rawan Kecelakaan

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort (Polres) Pinrang membuat patok keselamatan di sejumlah titik yang rawan kecelakaan di Kabupaten Pinrang.

Kasat Lantas Polres Pinrang, AKP Dessy Dara Lampabe mengungkapkan, Rabu (17/2/2016) sebanyak 12 buah patok dipasang di sisi kiri dan kanan jalan yang selama ini rawan kecelakaan di jalur pipa hdpe tangerang Trans Sulawesi.

Patok ini sendiri di pasang di km 24 Desa Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Patok keselamatan ini terbuat dari pipa paralon diameter 4 inc yang dipotong sepanjang 1 meter dan didalam pipa dicor hingga penuh.

Bagian atas patok dipasangi stiker warna merah dan putih dikedua sisi sebagai bantuan pencahayaan ketika terkena cahaya lampu sorot.

Pantulan cahaya melalui patok keselamatan menurut, pipa hdpe Kasat Lantas Pinrang sebagai tanda waspada bagi pengendara yang lewat karena minimnya lampu jalan